Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending harus menerapkan aturan SEOJK NO.1/SEOJK.06/2024 terkait Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) per 1 Juli 2024.
Dalam SEOJK tersebut, ada sejumlah poin penting berkaitan dengan pelaporan data transaksi pendanaan fintech lending. Pelaporan mencakup identitas pengguna baik lender dan borrower. Data tersebut harus dilaporkan penyelenggara ke Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Pusdafil 2.0.
Terkait hal itu, fintech P2P lending Maucash menilai pelaporan data akan menjadi lebih ketat. Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan mengatakan, ada tiga poin yang disorot dalam SEOJK tersebut, yakni soal transaksi, data fraud, hingga mekanisme pelaporan ke Pusdafil.
"Pokoknya segala macam ada di dalamnya. Senang banget adanya aturan itu walaupun reporting-nya jadi lebih kompleks. Kami yang bergerak di sektor produktif, aturan itu sangat penting," ujar Indra, Kamis (11/7).
Menurut Indra, aturan tersebut juga bisa membuat penilaian terhadap peminjam bisa menjadi lebih ketat. Sebab, dengan aturan itu, otomatis peminjam harus memiliki manajemen keuangan yang baik.
"Mereka harus bisa menggunakan dana, khususnya bagi anak muda. Sebab, ketika mereka menjadi entrepreneur, mungkin butuh pinjaman. Kalau mereka enggak bisa merawat keuangan, ketika membutuhkan otomatis enggak ada yang memberikan pinjaman," tuturnya.
Mengenai dampak aturan itu terhadap lender, Indra menerangkan lender tentu akan sangat terbantu. Sebab, lender akan mudah melihat orang tersebut memiliki kualitas yang baik atau tidak untuk disalurkan pinjaman.
Indra juga mengungkapkan total penyaluran pinjaman yang telah disalurkan Maucash per Juni 2024 sudah mencapai Rp 5,3 triliun.