Beras Impor Ilegal Marak, Mentan Amran: Indonesia Tidak Boleh Jadi Pasar Negara Lain

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menemukan beras impor ilegal yang masuk di kawasan perdagangan bebas. 

Kali ini, sebanyak 40 ton beras impor masuk melalui salah satu pelabuhan di Batam. Sebelumnya juga ada 250 ton beras masuk melalui pelabuhan di Sabang. 

Amran menduga impor beras ini dilakukan karena harga beras dari Thailand lebih rendah yakni Rp 5.700kg - 6.000kg. 

"Harga turun di negara lain, karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (25/11/2025).  Namun begitu, Amran menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi negara lain. 

Untuk itu, pemerintah berupaya menawarkan solusi jangka panjang melalui peningkatan produksi beras. 

Amran bilang, khusus di Aceh, pemerintah sudah menganggarkan sebesar Rp 189 miliar untuk program cetak sawah di tahun ini. Kemudian di tahun 2026, pemerintah berencana kembali melakukan cetak sawah di Aceh dengan anggaran yang diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat. 

Hal serupa juga dilakukan di Kepualauan Riau. Pemerintah juga memberikan program cetak sawah dengan anggaran yang sama besarnya. 

"Jadi kita memberikan solusi permanen. Nah kalau, katakanlah saya ini, mau memproses kan bisa, sesuai regulasi juga kan," ungkap Amran. 

Hanya saja, menurutnya isu ini sensitif. Apalagi, masuknya beras impor melalui pelabuhan Batam dan Sabang yang keduanya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas. 

"Kami tahu daerah ini kawasan otonom free trade zone. Kami tahu ada regulasinya. Tapi ini daerah sensitif karena masuk wilayah Indonesia," tambah Amran. 

Untuk itu, Amran meminta agar daerah juga mementingkan agenda bersama yakni peningkatan produksi alih-alih melakukan impor. 

Menatap tahun depan, Amran juga menegaskan daerah tidak hanya difokuskan kepada tanam padi saja, melainkan juga beberapa komoditas perkebunan yang menjadi unggulan di setiap daerah. 

"Contoh, ada daerah kelapa, ini bantuan tahun depannya, itu 9,95 triliun, 10 triliun, kita bangkitkan komoditas unggulan kita," pungkas Amran.