CELIOS Sebut Jumlah Pengangguran Naik Karena Industri Tertekan dan Lesunya Ekonomi

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai peningkatan jumlah pengangguran sepanjang tahun 2025 disebabkan oleh tekanan yang dihadapi dunia usaha serta ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja dan meningkatnya bonus demografi di Indonesia.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 7,46 juta orang, turun tipis dibanding 7,47 juta orang pada Agustus 2024. Namun, jika dibandingkan dengan Februari 2025 yang berjumlah 7,28 juta orang, angka pengangguran justru meningkat.

Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) Secara tahunan, TPT turun dari 4,91% pada Agustus 2024 menjadi 4,85% pada Agustus 2025. Namun secara periodik tahun ini, angka tersebut naik dibanding 4,76% pada Februari 2025.

Bhima menjelaskan, ada tiga faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran sepanjang tahun ini.

“Pertama, tekanan di industri manufaktur membuat lapangan kerja formal makin terbatas,” ujar Bhima kepada Kontan, Rabu (5/11).

Menurutnya, lemahnya permintaan ekspor pakaian jadi dan alas kaki, disertai rendahnya pertumbuhan konsumsi domestik, menurunkan laju ekspansi perusahaan manufaktur yang mana sector ini menyerap banyak tenaga kerja.

Kedua, penurunan aktivitas di sektor komoditas akibat melemahnya harga di pasar internasional dan lambatnya permintaan dari China dan India, terutama untuk batubara dan nikel. 

“Saat ini, banyak vendor dan kontraktor tambang yang mulai menyusut,” jelasnya.

Ketiga, sektor digital juga mengalami tekanan. Banyak perusahaan rintisan (startup) yang melakukan pemangkasan karyawan atau bahkan tutup karena kekurangan pendanaan. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja di sektor informasi dan telekomunikasi turut berkurang.

Bhima mengingatkan, tantangan bonus demografi harus segera ditangani agar tidak menimbulkan lonjakan pengangguran muda di tengah terbatasnya lowongan kerja formal.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat program magang berbayar yang diikat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan. 

“Dengan begitu, setelah masa magang berakhir, para lulusan baru memiliki peluang lebih besar untuk langsung diterima sebagai karyawan,” kata Bhima.