Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Ditolak, Ini Respon Fadli Zon

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon merespon penolakan usulan pemberian gelar Pahlawan kepada Presiden ke-2 Soeharto. 

Fadli menegaskan bahwa Soeharto sudah memenuhi syarat sehingga masuk kedalam 49 nama yang diusulkan menjadi calon pahlawan nasional di tahun ini. 

"Jadi soal memenuhi syarat, itu memenuhi syarat," kata Fadli di Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025). 

Fadli menegaskan bahwa penolakan ini menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang akan ditampung. 

Namun menurutnya, pihaknya juga harus mempertimbangkan jasa-jasa Soeharto selama menjadi Presiden pada saat itu. 

"Semua 49 nama ini adalah jasa-jasa orang-orang yang sudah dipertimbangkan dengan masak melalui kajian, mereka berjasa luar biasa gitu. Makanya diusulkan," ungkap Fadli. 

Fadli juga menjelaskan bahwa nama Soeharto bukan kali pertama diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional. 

Dia mengatakan Soeharto sudah diusulkan sebanyak 3 kali, namun memang belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional. 

Sebelumnya, Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis, menegaskan, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebaiknya ditolak. 

Menurut Romo Magnis, Soeharto memang memiliki sejumlah jasa bagi Indonesia, tetapi rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan praktik korupsi yang terjadi selama masa pemerintahannya tidak dapat diabaikan ketika membicarakan gelar setinggi pahlawan nasional. 

Ia menyebut, Soeharto berjasa membawa Indonesia keluar dari krisis politik dan ekonomi pada masa Orde Lama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia sehingga meningkatkan hubungan regional, serta berperan dalam pembangunan nasional. 

Namun, menurut dia, kontribusi tersebut tidak menghapus fakta sejarah mengenai pelanggaran HAM berat selama Orde Baru. 

"Seorang pahlawan nasional butuh dari sekedar itu (berjasa kepada negara). Dan jelas bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat. (Sebab) Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto yang paling bertanggung jawab satu dari lima genosida terbesar di abad 20," ujar Magnis dalam konferensi pers di Kantor LBH, Jakarta, Selasa (4/11/2025).