Kadin Dorong Kemudahan Investasi untuk Angkat Ekonomi di 2026

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin II pada 1–2 Desember 2025. Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk mendorong percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan kontribusi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 8%, menghapus kemiskinan ekstrem, dan menyiapkan generasi emas 2045.

Program Pemerintah Mulai Berdampak

Anindya menyampaikan, stimulus 17+8, yang mencakup 17 program dan 8 agenda prioritas pemerintah, mulai menunjukkan hasil positif terhadap prospek ekonomi nasional. Sejumlah program dinilai sebagai quick wins, seperti:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Pengiriman pekerja migran
• Pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah
• Pemeriksaan kesehatan gratis
• Magang berbayar
• Koperasi Merah Putih

“Kita memasuki tahun 2026 dengan confidence level yang lebih tinggi karena berbagai program pemerintah yang digulirkan sejak awal tahun sudah mulai berdampak,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun depan berpotensi menembus di atas 5,5%, seiring perbaikan dalam pelaksanaan program pemerintah dan penciptaan lapangan kerja.

Investasi Jadi Kunci Perluasan Lapangan Kerja

Anindya menegaskan bahwa salah satu fokus utama Rapimnas adalah perluasan lapangan kerja.

Kadin, kata dia, akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendorong penciptaan pekerjaan baru.

Untuk itu, investasi di berbagai sektor perlu dipermudah, mulai dari pertanian, industri, energi, perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga Artificial Intelligence (AI).

“Investasi menjadi game changer, terutama saat ini ketika daya beli masyarakat sedang mengalami tekanan,” tegasnya.

Likuiditas Ada, Masalah Ada di Sisi Permintaan

Anindya mencatat bahwa pemerintah telah menambah likuiditas melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp 276 triliun, sementara kebijakan moneter Bank Indonesia mulai melonggar.

Dengan demikian, hambatan bukan lagi pada sisi likuiditas, melainkan pada permintaan.

“Di sinilah pentingnya kemudahan investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun investasi asing,” jelasnya.

Dorong Porsi Investasi dalam PDB ke Atas 40%

Kadin menargetkan kontribusi investasi terhadap PDB yang saat ini berada di sekitar 29% dapat ditingkatkan secara bertahap hingga di atas 40%.

Untuk mencapai target tersebut, Kadin mendukung langkah pemerintah dalam:

• Mengatasi hambatan investasi (debottlenecking)
• Memberikan insentif bagi pelaku usaha
• Melakukan deregulasi atas aturan yang menghambat
• Memangkas ekonomi biaya tinggi

Rekomendasi Konkret untuk Kelancaran Investasi

Kadin juga memberikan sejumlah rekomendasi teknis, antara lain:

• Pembentukan clearing house untuk sengketa industri atau lahan
• Insentif pajak (tax holiday) inklusif bagi PMDN menengah
• Kepastian perizinan AMDAL
• Penguatan peran pemerintah dalam industri strategis
• Sinkronisasi penuh platform Online Single Submission (OSS)
• Penyusunan peta jalan rantai pasok nasional
• Pengembangan KEK luar Jawa lewat skema KPBU

Implementasi skema transmigrasi closed loop yang terhubung dengan industri dan offtaker anggota Kadin

Dengan rekomendasi tersebut, Kadin berharap percepatan investasi dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.