Korban Banjir Sumatra Terus Bertambah, Pemerintah Belum Tambah Anggaran Bencana

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kian memprihatinkan. Hingga Minggu (7/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 916 orang meninggal dunia, sementara 274 orang masih hilang dan 4.200 orang terluka. 

Jumlah tersebut diperkirakan bisa terus bertambah seiring proses pencarian yang masih berlangsung di berbagai titik terdampak.

Meski skala bencana meluas dan jumlah korban terus meningkat, pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Saat ini, penanganan tetap dikategorikan sebagai bencana daerah sehingga bantuan yang masuk masih mengandalkan sumber daya dalam negeri.

Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa upaya penanggulangan tetap terkendali.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa anggaran penanganan darurat di Sumatra masih mencukupi, baik dari pos BNPB, anggaran Pemda melalui Dana Desa, maupun alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD.

Dalam APBN 2025, BNPB menerima alokasi sekitar Rp 1,43 triliun sebelum dilakukan efisiensi sebesar Rp 470 miliar. Dengan demikian, anggaran tersisa Rp 956,67 miliar, yang kini diprioritaskan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 249,570 miliar dan program ketahanan bencana Rp 707,1 miliar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut hingga awal Desember, BNPB belum mengajukan permintaan dana tambahan.

"Mereka sudah punya uang di anggaran mereka Rp 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu," ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Purbaya menambahkan bahwa BNPB memiliki cadangan anggaran yang cukup untuk mendukung penanganan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Pos anggarannya mereka, cadangan bencana punya BNPB. Jadi aman," tegasnya.

Meski dana tersedia, Purbaya menegaskan mekanisme pencairan tetap harus mengikuti prosedur.

"Kita tunggu dari pengajuan BNPB, tapi kita siap ya. Saya enggak tahu berapa, tapi kita dana cukup. Tergantung mereka yang jalan," katanya.

Selain itu, seluruh Dana Desa disebut Purbaya telah dicairkan oleh Kemenkeu dan dapat digunakan oleh Pemda terdampak untuk penanganan darurat.  Adapun jika melihat anggaran Dana Desa dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. 

"Kita sudah cairkan semua (Dana Desa). (Tapi) Ada sebagian yang ditahan untuk Koperasi Merah Putih Tapi itu nanti keputusan Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa. Saya cuma juru bayarnya," jelasnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa hingga akhir November, belum ada Pemda yang mengajukan permintaan tambahan anggaran.

"Belum ada minta ke saya sampai sekarang, jadi sepertinya pakai anggaran yang ada dulu," ungkapnya Jumat (28/11/2025).

Di sisi lain, Kemendagri mengakui kondisi fiskal daerah mulai tertekan. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut anggaran BTT di banyak daerah mulai menipis menjelang tutup tahun.

"Anggaran biaya tidak terduga di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi mendekati akhir tahun itu juga semakin menipis. Kita juga sudah memberikan arahan berkaitan dengan pergeseran-pergeseran anggaran dari pos-pos yang lain ke BTT tersebut," ungkapnya dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Kamis (27/11/2025).

Meski pemerintah menjamin kecukupan anggaran, tingginya korban dan luasnya wilayah terdampak menuntut penanganan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Situasi di Sumatra kini menjadi ujian besar ketangguhan sistem penanggulangan bencana nasional.