OECD Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5% pada 2025-2026, dan 5,1% pada 2027

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2025 dan 2026, dan meningkat menjadi 5,1% pada 2027.

Proyeksi ini meningkat dari proyeksi OECD pada September 2025 lalu, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9% pada 2025 dan 2026.

Akan tetapi, proyeksi ekonomi OECD tersebut lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 5,2%, dan target dalam APBN 2026 sebesar 5,4%.

Meski demikian, OECD menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut masih cukup baik. “Inflasi yang rendah dan kondisi keuangan yang membaik akan memacu konsumsi dan investasi swasta,” mengutip laporan OECD Economic Outlook edisi Desember 2025, Rabu (3/12/2025).

Namun, perlambatan pertumbuhan ekspor di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global diperkirakan akan membebani aktivitas.

OECD memperkirakan, inflasi Indonesia akan turun menjadi 1,9% pada tahun 2025 karena tekanan permintaan yang terbatas dan harga energi yang rendah, tetapi akan meningkat menjadi 3,1% pada tahun 2026 dan 3,2% pada tahun 2027, seiring dengan normalisasi harga energi dan depresiasi mata uang sejak awal tahun yang secara bertahap mempengaruhi harga domestik.

Selanjutnya, defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan hanya akan melebar sedikit, tetapi penurunan harga komoditas lebih lanjut dapat memperburuk hal ini dengan menurunkan pendapatan ekspor.

“Dengan inflasi yang berada dalam kisaran target bank sentral 1,5%-3,5% dan pertumbuhan yang berada di sekitar tren,” tulis laporan tersebut.

Adapun kebijakan moneter diperkirakan akan semakin longgar. Kebijakan fiskal diproyeksikan akan cukup ekspansif pada tahun 2025 karena peningkatan belanja untuk program makan bergizi gratis dan pembentukan dana kekayaan negara baru hanya akan dibiayai sebagian oleh pemotongan belanja di sektor lain, sebelum berubah menjadi netral secara umum pada tahun 2026-2027.

Selain itu, OECD juga melihat, meningkatkan efisiensi belanja publik merupakan prioritas kebijakan utama, termasuk melalui peningkatan penargetan tunjangan sosial bagi rumah tangga rentan. Memperkuat tata kelola investasi publik melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang lebih baik akan membantu memastikan bahwa belanja infrastruktur memberikan hasil pertumbuhan yang lebih kuat.