Otorita IKN Lapor Realisasi Anggaran Baru 55,9% dari Pagu 2025 Sebesar Rp 8,9 Triliun

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap realisasi pagu anggaran hingga periode 21 November 2025 baru mencapai 55,9% dari total pagu efektif Rp 8,92 triliun, atau setara dengan Rp 4,99 triliun.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pagu anggaran OIKN sempat dikoreksi turun. Selain itu, usulan tambahan anggaran senilai Rp 4,32 triliun baru dicairkan pada September 2025, menyebabkan penyerapan di awal tahun terhambat.

"DIPA awal kami adalah Rp 10,08 triliun. Tapi dengan adanya efisiensi menjadi Rp 8,92 triliun. Saat ini, belanja kami baru mencapai 55,9% karena yang Rp 4 triliun tadi baru disepakati atau disetujui September 2025," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).

Di samping itu, Basuki mengungkapkan, OIKN bakal melakukan penandatanganan kontrak pembangunan IKN Tahap II. Di mana, pihaknya menargetkan kontrak baru mencapai Rp 3,68 triliun hingga Desember 2025.

Kontrak jumbo tersebut meliputi pembangunan infrastruktur demi mendukung konstruksi kawasan yudikatif dan legislatif di IKN.

Dengan percepatan teken kontrak ini, Basuki optimistis target serapan anggaran OIKN dapat terselesaikan secara maksimal.

"Dengan demikian proyeksinya (serapan anggaran) untuk tahun 2025 ini akan menjadi 96,9%," imbuhnya.

Berdasarkan paparannya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menjadi unit dengan beban belanja paling besar yakni Rp 7,94 triliun di tahun 2025, sementara realisasi Deputi ini mencapai Rp 4,49 triliun atau 55,3% per November 2025.

Di sisi lain, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan mencatat realisasi paling rendah, baru 27,7% atau sebesar Rp 96,37 miliar dari pagu Rp 347,98 miliar. 

Sedangkan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi baru terealisasi 35% atau Rp 8,82 miliar dari pagu anggaran Rp 25,18 miliar.

Sementara itu, unit yang memiliki realisasi tertinggi adalah Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat mencapai 81,6% atau sebesar Rp 18,14 miliar dari pagu Rp 22,25 miliar. 

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan realisasi mencapai 77,4% atau sebesar Rp 23,58 miliar dari Pagu Rp 30,47miliar.

Berikutnya, Sekretariat OIKN realisasi mencapai Rp 322,417 miliar, atau setara 63,4% dari total Pagu sebesar Rp 508,87 miliar.

Kemudian Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan mencatat realisasi sebesar Rp 5,43 miliar atau 45,3% dari Pagu Belanja Rp 11,99 miliar.

Lalu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital realisasi anggaran yang tercapai Rp 12,55 miliar atau 67,4% dari Pagu Belanja Rp18,624 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA realisasi yang tercatat adalah 66,4% atau sebesar Rp 13,03 miliar dari Pagu Rp 19,63 miliar.