Pemerintah Bantah Isu Batalnya Kesepakatan Tarif Dagang Indonesia-Amerika Serikat

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membantah isu batalnya kesepakatan tarif dagang atau tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan perundingan antara kedua negara masih berlangsung.

"Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar," ungkap Haryo dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia berharap proses negosiasi tersebut dapat segera rampung dan memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Isu batalnya kesepakatan mencuat setelah laporan yang menyebutkan bahwa Perjanjian Dagang AS–Indonesia yang dicapai pada Juli 2025 berisiko gagal. Indonesia disebut dianggap mengingkari beberapa komitmen yang telah disepakati sebagai bagian dari kerja sama dagang tersebut.

"Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada bulan Juli," ujar seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025), seperti dilansir Reuters. Namun pejabat tersebut tidak merinci komitmen apa yang dinilai telah dilanggar Indonesia.

Dalam kesepakatan Juli 2025, Indonesia sepakat menghapus tarif atas lebih dari 99% barang AS dan menghilangkan berbagai hambatan non-tarif bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Sementara itu, AS akan menurunkan tarif yang sebelumnya diancamkan terhadap produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Presiden AS Donald Trump pertama kali mengumumkan kesepakatan tersebut pada 15 Juli, menyebutnya sebagai kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, dan produsen AS.

Namun laporan Reuters menyebutkan pejabat AS yang enggan disebut namanya mengatakan para pejabat Indonesia telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen mengikat dan meminta agar rumusannya diperbaiki.

Pejabat AS khawatir perubahan tersebut akan menghasilkan kesepakatan yang lebih buruk bagi AS dibanding perjanjian terbaru dengan Malaysia dan Kamboja. Pernyataan itu mengonfirmasi laporan Financial Times (FT) yang menyebut Indonesia "mundur" terkait penghapusan hambatan non-tarif untuk produk industri dan pertanian AS serta isu komitmen perdagangan digital.

Hingga kini belum ada komentar resmi dari Perwakilan Dagang AS (USTR). Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya juga menyinggung soal ini dalam acara Dealbook New York Times. 

Ia mengatakan Indonesia "menjadi sedikit keras kepala" dalam pembahasan perjanjian dagang dengan AS, meski tanpa memberikan detail lebih lanjut. Sebaliknya, ia menilai Malaysia telah “menghapus ribuan tarif” dan memperlancar perdagangan dengan AS.