Realisasi Belanja Seret, Defisit APBN 2025 Diperkirakan Mengecil dari Target

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan masih berada dalam kisaran outlook pemerintah sebesar 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun sejumlah indikator menunjukkan defisit berpotensi lebih rendah dari perkiraan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai perkembangan APBN hingga November 2025 mengarah pada defisit yang tetap aman. Bahkan, defisit dapat berada di bawah proyeksi pemerintah.

“Melihat realisasi hingga kuartal III serta tren Oktober–November, defisit tampaknya tidak akan sebesar yang diproyeksikan,” ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (16/11/2025).

Pemerintah sebelumnya menetapkan target awal defisit APBN 2025 sebesar 2,53% PDB. Namun outlook terakhir Kementerian Keuangan memperkirakan defisit bisa melebar menjadi 2,78% PDB.

Meski demikian, Yusuf menyoroti kinerja pendapatan negara yang masih belum optimal. Penerimaan pajak melambat akibat penurunan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang tidak setinggi harapan.

Hingga Juli 2025, pendapatan negara tercatat Rp 1.863,3 triliun atau 65% dari outlook, turun 7,2% dari periode yang sama tahun lalu.

Kinerja penagihan pajak besar juga masih jauh dari target. Dari sasaran Rp 20 triliun, realisasi baru sekitar Rp 8 triliun. “Kontribusinya belum cukup untuk menutup shortfall penerimaan,” kata Yusuf.

Di sisi lain, penyerapan belanja pemerintah juga lambat. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hingga 15 November baru mencapai Rp 630,03 triliun atau 71,23% dari target.

Beberapa kementerian/lembaga bahkan mengembalikan anggaran Rp 3,5 triliun karena tidak mampu merealisasikan belanja.

Yusuf menambahkan, penyerapan APBD di banyak daerah juga tertahan sehingga dana transfer masih banyak mengendap.

Dengan kondisi pendapatan yang di bawah target dan belanja yang tidak terserap maksimal, Yusuf memperkirakan defisit APBN pada akhir tahun berada di kisaran Rp 550–620 triliun, atau sekitar 2,3%–2,6% PDB.

Ia mengingatkan bahwa defisit yang rendah bukan berasal dari penerimaan yang kuat, melainkan belanja yang tertahan.

“Jika belanja publik, terutama yang produktif atau bansos, tidak tersalurkan tepat waktu, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa kurang optimal,” tegasnya.