Redistribusi Kuota Haji Picu Krisis, YLKI: Ribuan Calon Jemaah Bisa Kehilangan Haknya

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kebijakan redistribusi kuota haji nasional tahun 2026 yang dinilai berpotensi mengancam hak ribuan calon jemaah yang telah menunggu lebih dari satu dekade untuk berangkat ke Tanah Suci.

Ketua YLKI Niti Emiliana mencontohkan, dampak kebijakan tersebut terlihat pada wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan data, kuota haji untuk daerah itu pada 2026 dipangkas tajam menjadi hanya 124 orang, dari sebelumnya 1.535 orang pada 2025.

“Tentu ini berpotensi membuat ribuan calon jemaah yang telah menunggu lebih dari satu dekade kembali terancam tertunda keberangkatannya. Ini mengubur harapan konsumen untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci,” ujar Niti dalam keterangan resmi, Rabu (12/11).

YLKI mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk segera memberikan klarifikasi sekaligus mengevaluasi kebijakan tersebut dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Niti, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penuh atas setiap perubahan kebijakan yang berdampak pada hak keberangkatan calon jemaah.

YLKI juga meminta pemerintah mengumumkan secara terbuka formula pembagian kuota antarprovinsi dan kabupaten/kota, termasuk parameter yang digunakan mulai dari jumlah penduduk muslim hingga masa tunggu antrean calon jemaah.

YLKI mengingatkan agar pemerintah belajar dari berbagai kasus kegagalan keberangkatan umrah akibat travel bermasalah, yang menyebabkan ratusan ribu calon jemaah mengalami kerugian.

“Kerugian yang dialami konsumen tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga psikologis. Ini merupakan pukulan telak bagi konsumen dan tidak boleh terulang. Kegagalan haji furoda pada 2025 pun masih segar dalam ingatan,” tegas Niti.

YLKI juga mendesak pemerintah membuka ruang dialog dengan calon jemaah terdampak serta menyiapkan mekanisme pengaduan dan kompensasi yang jelas dan adil bagi mereka yang terancam gagal berangkat akibat kebijakan kuota haji 2026 ini.

Sebagai langkah konkret, YLKI merekomendasikan agar Kementerian Haji dan Umrah segera membentuk Divisi Perlindungan Konsumen serta membuka hotline pengaduan khusus bagi jemaah haji dan umrah.

“Mekanisme ini penting untuk memastikan penanganan keluhan secara cepat, pengawasan ketat terhadap pelaku usaha travel, serta menjamin keberangkatan jemaah tepat waktu, aman, dan selamat,” pungkas Niti.