Mengapa Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Menjawab 2 Masalah Utama

ALIANSI Ekonom Indonesia menilai paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah belum menjawab dua permasalahan utama darurat ekonomi Indonesia yang disuarakan oleh lebih dari 300 ekonom. Dua permasalahan utama itu adalah, pertama, misalokasi sumber daya yang masif. Kedua, rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah.

Perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia, Teuku Riefky, mengatakan bahwa beberapa poin di paket stimulus justru dapat memperparah misalokasi sumber daya. “Seperti penekanan pada Koperasi Desa Merah Putih yang justru berpotensi menimbulkan crowding-out dari bisnis-bisnis lokal yang sudah tumbuh secara organik,” ucap Riefky lewat keterangan tertulis kepada Tempo pada Rabu, 17 September 2025.

Pemerintah telah meluncurkan paket ekonomi 8+4+5 yang terdiri dari delapan program akselerasi pembangunan untuk 2025, empat program lanjutan untuk 2026, dan lima program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.

Adapun delapan program akselerasi terdiri dari program magang fresh graduate; perluasan Pajak Penghasilan 21 yang ditanggung pemerintah; bantuan pangan; bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah; manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Ketenagakerjaan; padat karya tunai atau cash for work; percepatan deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan program perkotaan dengan peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy.

Kemudian, empat program lanjutan di 2026 adalah insentih PPh Final 0,5 persen untuk UMKM; perpanjangan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja sektor pariwisata; insentif PPh 21 untuk industri padat karya; serta perluasan diskon iuran JKK dan JKM. Sementara itu, lima program pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja adalah Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, modernisasi kapal nelayan, dan perkebunan rakyat.

Teuku menilai paket stimulus ekonomi ini belum memberi solusi untuk masalah ketimpangan dan lesunya sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas. Misalnya, pemberian bantuan pangan tanpa adanya perbaikan tata niaga bahan pangan.

Sementara itu, percepatan deregulasi pun dinilai belum menjawab berbagai masalah terkait besarnya biaya usaha yang dihadapi sektor swasta. “Oleh karena itu, kami tetap menyuarakan gentingnya kedua akar masalah ini ditangani dengan mengajukan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi,” kata Riefky.

Perwakilan aliansi lainnya, Rizki Nauli Siregar, menambahkan bahwa paket stimulus yang digelontorkan pemerintah hanya akan memberi dampak sementara dan tidak meningkatkaan daya beli secara utuh. Peningkatan daya beli, kata Rizki, hanya bisa dilakukan dengan perbaikan struktural dengan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan upah layak.

“Untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas diperlukan perbaikan institusi, iklim usaha, dan kepastian hukum. Ini belum dijawab oleh paket stimulus,” kata Rizki.

Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia menyerukan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi kepada pemerintah. Tujuh desakan itu adalah memperbaiki misalokasi anggaran; mengembalikan independensi berbagai institusi penyelenggara negara; menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal; deregulasi kebijakan yang menghambat iklim usaha; memprioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan; mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis; serta meningkatakan kualitas institusi dan menyehatakan tata kelola negara.

Sementara itu, program stimulus ekonomi 8+4+5 diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025. Dalam konferensi pers itu, Airlangga mengatakan perluasan stimulus ke pekerja sektor pariwisata diharapkan bisa mendongkrak daya beli.

Menurut Airlangga, saat ini sektor pariwisata—terutama hotel, erstoran, dan kafe—sedang mengalami tekanan. “Sehingga kami berharap daya beli bisa terjaga juga,” kata Airlangga dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Soal pernyataan Aliansi Ekonom Indonesia yang menganggap stimulus ekonomi belum menjawab masalah utama darurat ekonomi Indonesia, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan belum ada tanggapan. "Namun kami bersedia menerima masukan dari semua pihak untuk kemajuan perekonomian Indonesia dan mencapai target pertumbuhan yangg telah ditetapkan," kata Haryo.

Pilihan Editor:  Bahaya Sisa Anggaran Mengucur ke Koperasi Merah Putih 

Catatan revisi: berita ini telah diedit pada pukul 17.07 WIB, 17 September 2025, dengan tambahan pernyataan dari juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.